Nah, khusus untuk poundland, ini adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan barang dengan harga tunggal (single price). Di Indonesia, mungkin serupa dengan toko serba seribu, serba lima ribu dan serba-serbi lainnya. Nah, di Poundland, semua yang dijual berharga sama, 1 pound. Lumayan bukan? Jangan salah, meski harganya membumi, barang-barang yang dijual rata-rata branded, dan juga digaransi memiliki kualitas yang sama dengan merek serupa yang dijual di toko-toko posh atau terkenal lainnya. Ambil misal pasta gigi colgate, sabun Palmolive dan Nescafe Classic yang bisa didapatkan dengan harga satu pound. Sementara di supermarket-supermarket terkenal harganya bisa dua kali lipat.

Awalnya saya tak percaya, dan merasa bahwa ini bagian dari tipu daya pemasaran yang canggih semata. Namun ternyata saya salah. Toko ini memiliki segmen yang tak hanya menyisir kalangan bawah dengan tingkat sensitifitas harga yang sangat tinggi, namun juga kalangan menengah yang ‘terhibur’ dengan harga tunggal di tengah resesi ekonomi belakangan ini. Sederhananya seperti ini barangkali, untuk apa mengeluarkan duit lebih dari tiga pound hanya untuk tisu toilet ketika anda bisa dapatkan barang sejenis dengan harga lebih murah meski dengan merek yang berbeda? Toh, fungsinya sama dan sebagai barang disposable, tisu toilet langsung hilang tak ternikmati ketika tombol flush dari kloset telah ditekan?

Lalu, mengapa bisa harganya murah buanget? Menurut beberapa sumber di internet, toko ini tak memiliki strategi canggih luar biasa. Anggaran pemasaran mereka pun tak pernah setinggi seupermarket besar lainnya. Rahasianya sederhana, beli dengan volume yang banyak hingga bisa menjualnya dengan harga pegangan sepound. Belum cukup samapi disitu, beberapa manufaktur terkenal bahkan membuat kemasan produk yang khusus dibuat untuk poundland. Jadi kalau di supermarket barang itu dibungkus luks dan mewah, maka di poundland ia dikemas apa adanya dan hemat biaya. Yang penting barangnya sama. Kalu toh kuantitasnya berkurang, tak signifikan mempengaruhi imaji konsumen. Barang-barang bermerek ini kemudian menjadi ‘halo efect’ bagi konsumen untuk melihat dan kemudian membeli barang-barang lainnya, yang bisa saja merupakan merek toko itu sendiri atau merek tidak terkenal lainnya. Ambil contoh pisau cukur, bingkai foto, balon untuk pesta dan piring kertas untuk pesta. Untuk barang-barang ‘sederhana’ seperti itu, apakah merek betul-betul jadi variabel penting bagi konsumen? Jawabannya mungkin bisa berbeda kalo Anda adalah David Beckham atau CR9 yang punya penghasilan miliaran rupiah per minggu. Tapi bagi Anthony, Andrew dan saya, come on, it’s not a big deal!

Tambahan rahasia lagi, mereka selalu membayar tepat waktu dan cash, hingga selalu diminati dan ‘disayangi’ oleh manufaktur besar yang khawatir kesehatan neraca keuangannya. Dengan begitu, mereka bisa meminta hampir apa saja agar mereka bisa menjual barang dengan harga sepound.

Nah, di Indonesia toko sejenis bukannya tidak ada. Tapi kok tidak ramai-ramai amat ya? Belum lagi kebanyakan produk mereka didominasi produk made in China, artinya branded stuffs belum mau masuk ke toko jenis ini dan lebih betah nangkring di hypermarket dan store-store besar lainnya.

Ada dua kesimpulan iseng-iseng untuk kondisi ini. Bisa saja sih lebih, namun kali ini saya cuma punya dua. Pertama, brand minded masyarakat Indonesia kebanyakan masih tinggi, sehingga barang-barang yang ditawarkan di single price store di sini tidak begitu menarik. Brand awarenees mungkin bukan notion yang tepat, tapi yang saya maksud adalah keinginan saya untuk mengkonsumsi barang-barang hanya dengan merek terkenal. Artinya, kalau ada peniti dengan merek Sony, tentu akan lebih diutamakan dan diapayakan ketimbang peniti made in China yang tak terkenal itu.

Kedua, resesi dan krisis ekonomi tak sedikit pun hinggap di negeri ini. Sori, tadi ngomong krisis ya, krisis apaan?

Apa nyana, rupanya prediksi dan hasil berbeda bagaikan langit dan empang..

Tak apalah. Kerja maksimal sudah dilakukan. Doa juga sudah tak terhitung dipanjatkan. Selamat kepada ‘bapak yang berbadan besar’ itu.

Politik kini makin menjadi misteri bagi saya. Entah kenapa. Semoga bukan untuk waktu yang lama.

Pengalaman selama mengawas UN di salah satu sekolah di Luwu Timur ini makin menegaskan pendapat itu. Sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan hasil UN sebagai bagian dari penilaian jika siswa ingin melanjutkan pendidikan ke universitas, maka pihak universitas dilibatkan dalam pelaksanaan UN kali ini. Satu tim dari universitas yang terdiri dari dua orang, terlibat dalam pelaksanaan UN di sekolah. Tugas kami sebenarnya sederhana, sekedar memastikan pelaksanaan UN berjalan lancar dan tindakan-tindakan tidak terpuji dapat dikikis seminimal mungkin. Begitu kutipan pidato saat pelepasan di kampus dan juga harapan dinas pendidikan saat penymabutan.

Hari pertama semuanya berjalan biasa-biasa saja. Bersama pengawas lain, kami sepakat ini adalah “bonus” sambil melihat-lihat kondisi yang ada dan juga bagian dari pengenalan medan. Bonus karena kami tak melakukan pengawasan keliling di ruang-ruang kelas dan sekedar menghabiskan waktu di ruang guru dan kepala sekolah. Bonus ini juga berangkat dari upaya “berbaik sangka”, bahwa semuanya akan berjalan normal dan biasa-biasa saja.

Saat hari kedua berlangsung, kami kemudian melakukan inspeksi mendadak keliling ruangan kelas. Tentu, ini atas seizin dan sepengetahuan kepala sekolah sebagai ketua pelaksana tingkat satuan pendidikan. Tindakan ini kami ambil saat melihat pelaksanaan hari pertama yang berjalan “tidak semestinya”, paling tidak jika aturan dan standar operasional dari Diknas yang menjadi acuan.

Pengawasan yang longgar, teramat longgar, bahkan. Bayangkan siswa berjalan hilir mudik berbagi jawaban di dalam kelas. Sementara pengawas ruangan asyik begosip ria di pojok kelas, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Di ruangan lain, kami temukan beberapa handphone, yang berisi kunci jawaban. Parahnya, dari salah satu hp yang kami periksa, terdapat sms yang berasal dari salah satu guru di sekolah itu.

Pelanggaran lain bukannya tidak ada. Terlalu banyak jika mau dituliskan di sini.

Apa yang ingin saya sampaikan adalah UN telah melembagakan praktik kecurangan di sekolah. Sekolah sebagai tempat mencari ilmu dan berkreasi, serta menjadi wadah menemukan karakter diri, berubah menjadi tempat penuh dusta.

Jika dirunut ke belakang, tentu siswa, guru dan sekolah tak bisa disalahkan begitu saja. Tepatnya, mereka hanyalah korban dari elite yang berniat meninggikan status pendidikan di negeri ini dengan cara-cara yang keliru.

Tes ujian masuk perguruan tinggi tentu tak sama dengan UN. Ada perbedaan mendasar diantara keduany. Yang pertama lebih fokus pada proyeksi kemampuan calon mahasiswa untuk menjalani pendidikan di perguruan tinggi sementara yang kedua lebih fokus pada pengukuran keberhasilan siswa dalam menyerap materi yang telah diberikan.

Belum lagi kegenitan aparatur negara dan daerah yang melihat prestasi sebagai sebuah barometer kebanggaan. Tak heran dalam pertemuan dengan bupati dan kepala sekolah, para kepala sekolah diancam akan dimutasikan jika tingkat kelulusan siswa di sekolah mereka “mengecewakan”. Akibatnya, kerja mereka membuat sekolah tak lebih serupa bimbingan belajar. Targetnya sederhana, bagaimana murid mampu menjawab soal-soal dalam ujian nasional. Soal bagaimana mereka mendapatkan jawaban, itu soal lain. Ini ditambah lagi dengan kerjasama sekolah dengan bimbingan belajar, khususnya menjelang akhir tahun pelajaran. Parahnya, perhatian terhadap mata pelajaran yang tidak diujikan di UN menjadi minim dan sekedarnya sahaja.

Melibatkan dosen dan juga polisi dalam pengawasan ujian ini juga menjadi perhatian serius. Kehadiran “orang-orang kota”, begitu beberapa guru memanggil kami, dan juga korps cokelat membuat UN serupa hajatan besar yang sungguh penting luar biasa. Seorang guru dengan bercanda bahkan mengatakan kehadiran polisi dan dosen membuat mereka merasa tak dipercaya oleh Negara.

So, pelaksanaan UN harusnya ditinjau ulang. Biarkan sekolah dan guru yang menjadi penentu dari keberhasilan siswa. Sebab mereka tentu yang lebih tahu kondisi dan kapasitas siswa. Orang-orang kota perlulah dilibatkan, tapi tak lebih pada upaya peningkatan kapasitas guru dan mendekatkan mereka dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketimbang membuang duit milyaran rupiah, ada baiknya peningkatan mutu pendidikan tak lagi dilakukan dengan pendekatan birokratis. Itu saja.

Ini prasangka saya saja. Di sekitar rumah saya, ada empat mesjid yang jaraknya tidak begitu jauh. Ketika subuh tiba (bahkan ketika bukan waktu subuh sekalipun), maka suara adzan dari keempat mesjid tersebut bersahut-sahutan tanpa henti. Seolah saling berlomba bagaimana menjadi mesjid dengan suara adzan terbesar dan paling menggelegar. Soal nada dan lafal, rasanya tak bagus juga, paling tidak begitu menurut selera “biasa-biasa” saya.

Dengan iman yang masih pas-pasan, adzan subuh terasa begitu gaduh bagi saya…

Proses administrasi yang cepat, karena kami memang tidak berniat menggunakan askes, tak diimbangi dengan pelayanan juru medis. Butuh menunggu waktu beberapa lama untuk menunggu sang dokter yang mulia untuk datang memeriksa anak kami. Belum lagi kelakuan beberapa anak koas yang sunguh menjengkelkan hati. Tak ada niat saya untuk menghalangi belajar. Toh, dokter-dokter senior itu lahir dari proses koas seperti itu.

Masalahnya, cara dan bagaimana memperlakukan pasien itu yang kadang mencederai hati. Bagaimana tidak, sudah tidak berbicara santun, kesannya mereka betul-betul menganggap pasien ini tidak tahu apa-apa. Ketika saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka itu untuk apa, dan ukur segala macam itu untuk apa, jawaban mereka sungguh mengagetkan. “Bapak mau ndak anaknya diperiksa”, begitu jawabnya dengan ketus.

Dengan tak kalah ketus saya katakan pada mereka, bahwa bukannya tidak terima dengan segala eksperimen mereka, tapi kondisi anak saya yang terus menangis rasanya perlu penanganan dokter “beneran”.  Belum lagi kerumunan koas membuat anak saya terus menangis dan tidak nyaman.

Anak-anak koas ini saya yakin anak dokter juga. Yang berupaya meneruskan dominasi orang tua mereka. Akibatnya, yang lahir dokter yang bebal dan minim empati.

Dan terbukti, saat diperiksa oleh dokter “beneran”, prosedur standar yang dilakukan adalah pemeriksaan lab dengan segala macam item dan juga ditambah dengan pemeriksaan ini-itu. Bukannya tak percaya dengan proses akademik yang coba mereka terapkan, tapi apa tak ada prosedur “standar” lainnya yang tak perlu membuat kecemasan makin bergumpal. Belum lagi ketika saya minta untuk pemeriksaan lab dilakukan di luar saja, sang dokter tetap berkukuh bahwa hasil yang mereka akui hanya dari lab rumah sakit. Terkahir saya tahu, dari setiap memo pemeriksaan lab dari sang dokter, ia akan mendapatkan fee yang tak tahu berapa jumlahnya. Tapi meskipun itu sedikit, apa tidak ada cara lain dan elegan untuk dapatkan uang?

Mereka tak sepenuhnya salah. Saya pun seharusnya tahu, kalau mau pelayanan prima ya jangan ke rumah sakit pemerintah. Tapi, bukankah itu hak dasar semua warga negara? Soal anak koas yang tak tahu diri, apa tidak bisa dibuatkan pengumuman, atau paling tidak diinformasikan kepada pasien mengenai hal ini. Dan yang paling penting, pasien pun harus dimintai kesediaannya untuk berhubungan dengan koas, bukan dengan begitu saja dan meniadakan etika dan segala macamnya.

Sakit di negeri ini memang rumit dan dalam beberapa hal membahayakan…